Home / Berita Terkait / ‘Berselancar’ Menuju KKP Kabupaten Badung

‘Berselancar’ Menuju KKP Kabupaten Badung

Entah disadari atau tidak, wisata selancar merupakan salah satu penggerak ekonomi yang signifikan dalam mesin industri pariwisata di Kabupaten Badung. Sebuah penelitian menyatakan bahwa Uluwatu ‘saja’ menghasilkan setidak-tidaknya USD 8,4 juta atau sekitar Rp. 84 milyar dari kunjungan sekitar 123,500 wisatawan setiap tahunnya (Margules, 2012).

Surf 1 - Resized

Pecahan ombak sangat dipengaruhi oleh kondisi bentang alam di wilayah perairan dan sekitarnya, sehingga jika ada perubahan terhadap kondisi alamiah tersebut maka kemungkinan besar ombak pun akan berubah, atau bahkan hilang sama sekali (Foto oleh: ‘Gung ‘Ama)

Dengan semua potensi dan kekayaan alam pesisir yang ada di Kabupaten Badung, tidak mengherankan apabila  kabupaten yang berada di Bali selatan ini adalah salah satu wilayah yang paling berkembang. Pada tahun 2010 saja terdapat 30,715 unit kamar (Dinas Pariwisata Kabupaten Badung) di wilayah seluas ‘hanya’ 418.52 km2, sebuah peningkatan sebanyak 15 persen dari tahun sebelumnya. Namun demikian, pembangunan dilakukan tanpa suatu visi dan konsep pengelolaan yang jelas hanya akan bermanfaat secara pragmatis berikut barisan permasalahan yang membuntutinya. Upaya-upaya untuk membentuk Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Kabupaten Badung, yang secara resmi ditandai dengan terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) terkait pada tahun 2012, diharapkan akan menjadi bagian dari jawaban terhadap –meskipun tentunya bukan merupakan jawaban dari semua, tantangan yang sedang dan mungkin dihadapi, terutama terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan dari kekayaan alam yang dimiliki. Kabupaten Badung sedang mempersiapkan lokasi-lokasi penting untuk diusulkan menjadi bagian dalam KKP Badung, yang selanjutnya akan dicadangkan melalui SK Bupati. Setelah dicadangkan, akan disusun zonasi, rencana pengelolaan, dan unit pengelola untuk KKP-nya, yang merupakan prasyarat menuju penetapan secara resmi KKP Badung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Entah disadari atau tidak, wisata selancar merupakan salah satu penggerak ekonomi yang signifikan dalam mesin industri pariwisata di Kabupaten Badung. Sebuah penelitian menyatakan bahwa Uluwatu ‘saja’ menghasilkan setidak-tidaknya USD 8,4 juta atau sekitar Rp. 840 milyar dari kunjungan sekitar 123,500 wisatawan setiap tahunnya (Margules, 2012). Dengan sekurang-kurangya 28 titik selancar yang tersebar di Kabupaten Badung, maka upaya-upaya untuk melibatkan olahraga yang satu ini dalam upaya-upaya pengelolaan kawasan pesisir, khususnya terkait dengan pelestarian jasa lingkungan (baca: ombak) melalui upaya-upaya konservasi keanekaragaman hayati, adalah esensial sekaligus strategis. Salah satu upaya untuk menekankan arti penting dari ekosistem dan jasa lingkungan yang disediakannya, sebuah studi yang lebih spesifik dan komprehensif telah dimulai semenjak bulan September tahun 2013 lalu. Studi yang diinisiasi oleh salah satu LSM yang berbasis di Bali ini diharapkan dapat menyediakan proyeksi yang lebih terperinci mengenai nilai sosial dan ekonomi dari Uluwatu, serta kontribusinya bagi perekonomian lokal. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk mengukur persepsi dari para ‘pengguna’ terkait dengan keinginan untuk membayar atas jasa-jasa lingkungan yang disediakan oleh Uluwatu. Meskipun belum selesai, salah satu peneliti yang terlibat memberikan isyarat bahwa hasil yang diperoleh dari Studi ini sangatlah ‘menjanjikan.’ Selain pendekatan saintifik, upaya-upaya lainnya yang melibatkan pemangku kepentingan pun telah dilakukan semenjak medio 2013. Pertemuan dengan beberapa komunitas selancar di Kabupaten Badung, yang dimotori oleh salah satu media selancar lokal, telah dilakukan. Selain untuk berdiskusi mengenai upaya-upaya yang telah dilaksanakan terkait dengan pengelolaan kawasan pesisir, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengkonsolidasikan para peselancar dengan harapan bahwa mereka, sebagai pemangku kepentingan yang teramat penting, akan terlibat dalam pembentukan KKP di Kabupaten Badung. Inisiatif-inisiatif yang sedang berjalan tersebut telah dikomunikasikan kepada perwakilan dari dinas terkait di bawah Pemerintah Kabupaten Badung dan perwakilan dari DPRD Kabupaten Badung, yang kesemuanya memberikan tanggapan positif. Secara akumulatif, upaya-upaya tersebut membuka beberapa kemungkinan yang lebih kongkrit dalam konteks pengelolaan kawasan pesisir berlandaskan kemitraan publik-privat (public-private partnership). Salah satunya adalah untuk membentuk suatu wadah yang dimotori oleh para anggota komunitas selancar di Badung yang, setidak-tidaknya berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi bagi para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, masyarakat dan industri selancar. Kemungkinan lainnya adalah untuk memulai suatu inisiatif untuk membentuk suatu model pengelolaan kawasan selancar atau surf reserve yang diinisiasi oleh masyarakat lokal, yang merupakan bagian dari Kawasan Konservasi Perairan dan nantinya diharapkan dapat diterapkan juga di titik-titik selancar lainnya di Kabupaten Badung, maupun di daerah lain di Bali. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan dalam skala penjangkauan yang masih terbatas, inisiatif-inisiatif tersebut mesti diapresiasi sebagai sebuah bentuk awal yang akan terus berkembang, dan merupakan bagian ‘kecil’ dari upaya menuju pengelolaan kawasan pesisir yang lebih baik di Kabupaten Badung. Sebagaimana telah kita ketahui, dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 dinyatakan bahwa KKP merupakan satu pendekatan pengelolaan kawasan perairan yang mengedepankan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, koordinasi dan akuntabilitas. Dalam konteks pembentukan KKP di Badung, maka pelibatan komunitas selancar dan pemangku kepentingan lainnya adalah suatu keharusan. Jadi, tunggu apa lagi? Mari ‘berselancar’ kawan-kawan!

Komentar

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Bergerak dari Desa Dukung Pengelolaan KKP Karangasem

Desa Tulamben sukses mengalokasikan anggaran desa untuk konservasi pesisir dan laut dengan pembuatan hexadome (rumah ikan buatan-red). Sementara Desa Bunutan baru saja menetapkan Peraturan Desa (Perdes) No. 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pesisir Desa Bunutan tertanggal 27 Agustus 2019. Inisiatif menarik juga muncul dari Pokmaswas Tirta Segara Labuan Amuk, Desa ...

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow