Home / Berita Terkait / Kelompok Kerja Membidik Percepatan Program-program Kelautan

Kelompok Kerja Membidik Percepatan Program-program Kelautan

Artikel ini ditafsirkan dari artikel dalam Bahasa Inggris yang dipublikasikan oleh Bali Daily – The Jakarta Post, sebua media siber berskala nasional, pada tanggal 04 Desember 2013. Untuk membaca artikel asli dalam Bahasa Inggris, silakan klik tautan di bawah ini.

Sebuah Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri atas pejabat pemerintah, perwakilan komunitas dan LSM, dengan fokus kepada masalah lingkungan diharapkan mampu untuk mempercepat proses pembentukan jejaring Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Bali.

Kelompok Kerja ini, yang baru saja dibentuk berdasarkan SK Gubernur, ditugasi untuk mempersiapkan semua kebutuhan untuk mendirikan Jejaring yang nantinya akan mengintegrasikan pengelolaan kawasan laut antar kabupaten di Pulau Bali.

Pembentukan Jejaring KKP bertujuan untuk mencegah kerusakan lebih jauh yang diakibatkan pembangunan yang massif, dan juga untuk menghindari konflik terkait pengelolaan kawasan laut.

Didasari atas sebuah rencana kerja lima tahun, Pokja akan mendeklarasikan sebuah “Institusi Jejaring KKP” secara resmi, dan akan mulai bekerja secara efektif mulai tahun depan.

“Kami berharap bahwa Pokja dapat bekerja secara efektif dengan mengadakan pertemuan secara rutin, menyelenggarakan konsultasi publik, menyusun zonasi dan juga tugas-tugas terkait lainnya terkait percepatan proses pembentukan Jejaring KKP,” ujar Made Gunaja, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Selasa lalu.

Hingga saat ini, perkembangan pembentukan KKP di masing-masing kabupaten berbeda-beda, dengan sebagian kabupaten telah siap untuk mendeklarasikan zonasi lautnya, termasuk di dalamnya adalah Klungkung, Buleleng dan Jembrana, sementara kabupaten lainnya masih tertinggal. Beberapa kabupaten/kota yang dinilai lamban dalam perkembangannya adalah Denpasar, Tabanan dan Gianyar.

“Kami sangat berharap bahwa dalam lima tahun ke depan Jejaring KKP telah berdiri dan bekerja secara efektif, namun semuanya bergantung kepada komitmen dari pemerintah kabupaten,” ucap Iwan Dewantama dari Conservation International Indonesia pada hari Selasa itu.

Ia mengatakan bahwa hambatan utama dalam mempercepat proses pembentukan KKP adalah “konflik kepentingan” antara pembangunan dan konservasi. Tidak akan mudah bagi kabupaten untuk menentukan dan menetapkan zonasi karena mungkin mereka kuatir bahwa ini (KKP, red.) akan menghambat bisnis dan investasi.

“Konservasi dan pembangunan selalu dianggap ‘berkonflik.’ Namun sebenarnya konservasi mendukung pembangunan, selama pembangunan dilakukan dengan cara-cara yang berkelanjutan (sustainable, red.),” lanjutnya di sela-sela acara Lokakarya Jejaring KKP Bali.

Permasalahan lain adalah kurangnya komitmen dari pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk konservasi laut, ia menambahkan.

Bali, selain dikenal untuk tradisi dan budayanya yang bersumber dari alam, juga diakui sebagai destinasi wisata kelas dunia. Berada di pojok barat daya Segitiga Terumbu Karang, perairan di Bali adalah ‘rumah’ bagi biota laut yang melimpah, yang selain sebagai sumber mata pencaharian bagi penduduk lokal, juga sebagai objek wisata utama.

Kawasan pesisir dan laut di Bali merupakan penyangga bagi susunan ekosistem produksi yang menyediakan komoditas dan juga jasa lingkungan bagi komunitas pesisir. Industri pariwisata sebagai penggerak perekonomian yang dominan di Bali juga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dari komunitas. Namun demikian, pariwisata juga secara simultan menciptakan konflik kepentikan antar pemangku kepentingan dan pengguna sumber daya alam lainnya. Pembangunan yang tidak terkendali juga memicu degradasi penurunan kualitas lingkungan di Bali.

“Karena itulah kita perlu membentuk Jejaring KKP, karena Bali mesti dikelola dengan konsep ‘satu pulau, satu pengelolaan’,” tukas Gunaja.

Wilayah-wilayah potensial dimana KKP akan dibentuk mencakup sejumlah desa yang berada di Buleleng, Karangasem, Badung, Jembrana, Denpasar dan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung. Wilayah tersebut diidentifikasi sebagai wilayah yang mewakili karakteristik ekosistem perairan di Bali sebagai pulau kecil.

Reporter: Desy Nurhayati

Sumber: Bali Daily – The Jakarta Post

Komentar

Komentar

x

Check Also

Bersama YCI, SMKN 1 Sawan Pelopori Gerakan Panen Air Hujan untuk Air Minum

REDAKSIBALI.COM- Berdasarkan informasi data Peta Baseline Ketersediaan Air yang bersumber dari Kajian Ilmiah Tim KLHS tahun 2018 di Pulau Bali pada tahun 2025, ketersediaaan air diproyeksikan kurang dari 500 m3/kapita/tahun dan masuk dalam kategori kritis. Ini menjadi gambaran bahwa krisis air akan melanda Bali tidak lama lagi. Sebagai salah satu ...

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow