Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu (PPT)

Sebagai Daerah termuda, Kota  Denpasar  memiliki wilayah  daratan  dengan luas seluruhnya 127,78  km2 sesuai dengan  Perda  Kota Denpasar No 10  Thn 1999 tentang  Rencana Tata   Ruang  Wilayah  (RTRW) , dan memiliki  panjang garis  pantai  8  Km  yang  membentang  dari Kecamatan Denpasar Selatan  dan   Denpasar Timur.

Daerah Bali  umumnya  dan Denpasar khususnya  wilayah  pesisir dan  lautan  mempunyai arti yang  sangat  strategis  bagi pembangunan  dan kehidupan  masyarakat.  Secara Biofisik  wilayah pesisir dan  lautan  mengandung  sumber daya alam yang beragam jenisnya . Secara Sosial Ekonomi wilayah  pesisir  menjadi pusat-pusat  aktifitas pembangunan  Ekonomi  seperti  perdagangan, jasa industri , transpotasi  dan  pariwisata, sedangkan secara  sosial  Budaya, wilayah  pesisir  merupakan  kawasan  suci  dan tempat-tempat  suci bagi  kelangsungan  kegiatan  adat dan  keagamaan  bagi umat hindu.

Salah satu sumberdaya pesisir  yang penting  peranannya ditinjau dari aspek produksi,konservasi,rekreasi  dan pariwisata  adalah ekosistem terumbu  karang . Ditinjau  dari aspek  konservasi  terumbu  karang  mempunyai fungsi  dalam  hal pemeliharaan  proses-proses ekologis dan  system  penyangga  kehidupan  di wilayah  pesisir  dan lautan., habitat  berbagai jenis  biota  sehingga  berfungsi  sebgai  pengawetan  keanekaragaman   hayati  dan   plasma nuftah , melindungi  pantai dari erosi, abrasi. Ditinjau dari asfek  produksi  terumbu  karang telah  memberi manfaat  yang besar bagi pemenuhan  kebutuhan pangan dan industri  serta menopang  mata  pencaharian  masyarakat  pesisir  serta  penghasil pasir putih.

Berbagai  produk dapat dihasilkan  dari ekosistem terumbu karang seperti beragam ikan hias, ikan konsumsi, produk ornamental, bahan kontruksi  ekstrasi natural produk untuk industri makanan dan minuman ,  farmasi, kosmetika  dll , dan  bahan baku industri  lainnya. Dan  bila kita melihat  dari  sudut aspek  rekreasi dan  pariwisata ekosistem terumbu karang menyediakan jasa-jasa   penunjang insutri bahari bagi perolehan devisa  negara  dan menyediakan lapangan  pekerjaan  dan lapangan  usaha.

Pemanfaatan Sumberdaya ekosistem terumbu karang secara  berkelanjutan untuk  pembangunan dan menopang mata  pencaharian masyarakat , dihadapkan pada  permasalahan  semakin seriusnya  kerusakan terumbu karang. Kerusakan  terumbu karang mempunyai implikasi  dampak yang luas seperti : merosotnya  keanekaragaman  hayati, berkurangnya system perlindungan  alamiah daratan  pantai oleh  bahaya  erosi  dan abrasi, memburuknya kualitas obyek dan daya tarik wisata.

Untuk  mengantisipasi  kerusakan  yang  lebih parah  dimasa  mendatang Pemerintah  Kota  Denpasar  melalui sektor terkait telah  melaksanakan  kegiatan  seperti :  –

–          Pemetaan/Zonasi Pantai  oleh  Bappeda  Kota  Denpasar

–          Monitoring  terumbu  Karang  oleh Dinas lingkungan  Hidup  Kota Denpasar

–          Pembinaan  Kelompok pelestarian terumbu karang  (kelompok  karya Segara Serangan )  oleh Dinas  Peternakan Perikanan  dan Kelautan Kota Denpasar.

–          Penanam  tanaman  Bakau  dan  bersih Pantai oleh  Dinas  Peternakan Perikanan  dan Kelautan Kota Denpasar dengan  Dinas  terkait lingkup Kota Denpasar  setiap hari  Nusantara   sebagai agenda rutin tahunan.

Upaya-upaya pelestarian ekosistem   terumbu  karang  merupakan sesuatu hal yang mendesak dan harus  mendapat perhatian yang  serius  baik  dari pemerintah maupun  pihak swasta   yang  terkait  secara  lintas sektoral, pendekatannya melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir  dan lautan secara  terpadu

Pendekatan ini  sangat  relevan dilakukan dalam pengelolaan sumberdaya  terumbu karang mengingat kompleksitas system  sumberdaya  dan peruntukannya. Salah satu aspek keterpaduan  program adalah dengan keterpaduan program dari  sektor  terkait dengan pihak  swasta serta peran serta masyarakat.  Salah satu  tujuan dari pengelolaan wilayah pesisir adalah merupakan peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan  sumberdaya  pesisir agar tercapai keadilan, keseimbangan  dan keberlanjutan.

Secara  managemen  konsep PPT  merepresentasikan perubahan pendekatan pembangunan di kawasan pesisir dari reaksioner  dan konsultasi  pada masalah menjadi terencana   dengan pendekatan pengelolaan. Dengan konsep PPT  para  pengambil kebijakan di wilayah pesisir  dapat mengelola pembangunan yang sifatnya multisektor beserta dampak komulatifnya dalam batas-batas keseimbangan yang dapat ditoleransi oleh masyarakat  dan lingkungannya, keseimbangan  yang dimaksud adalah ;

–          Keseimbangan ekologis

–          Keseimbangan pemanfaatan dan

–          Keseimbangan dalam pencegahan bencana  (Mitigasi)

Kota  Denpasar melalui Dinas  Peternakan Perikanan  dan Kelautan Kota Denpasar melaksanakan konsep PPT dengan  keterkaitan program pengelolaan dan pengembangan  kawasan  pesisir  dan laut diimplementasikan  dalam kegiatan Sosial ekonomi masyarakat Serangan  dan Sanur  melalui kegiatan pemberdayaan  Ekonomi  masyarakat Pesisir sejak tahun 2003  dengan  unit pengembangan Usaha Simpan pinjam  yang dikelola  oleh LEPP Eka Werdhi  Samudra.

” Bahwa Pengelolaan Pesisir Terpadu (PPT)  kawasan pesisir  dan laut tidak dapat dilaksanakan hanya  oleh pemerintah tetapi memerlukan peran serta masyarakat dan fihak lain yang memanfaatkan sumberdayanya.”

Komentar

Komentar